PNS Purbalingga Tak Boleh Terima Gratifikasi

PNS I Foto : www.rri.go.id

KabareBralink - Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto menghimbau kepada seluruh PNS di kabupaten Purbalingga untuk tidak menerima gratifikasi /imbalan/hadiah atau sejenisnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. 

Himbauan ini mengacu kepada Undang-undang Nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor  31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah mengenai pemberian gratifikasi kepada pelaksanan pemerintahan pada umumnya. 

Menurut Kabag Humas Rusmo Purnomo himbauan ini adalah dalam rangka menciptakan zero corruption di Pemkab Purbalingga, yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip clean governance. Salah satunya adalah menciptakan transparansi di segala bidang pelayanan yang dilakukan oleh Pemkab Purbalingga.

“Dengan himbauan ini diharapkan masyarakat mengetahui dan dianjurkan tidak memberikan imbalan/ hadiah atau sejenisnya terhadap pelayanan yang mereka terima . Selain itu juga semua SKPD yang melakukan pelayanan diharapkan tidak memberikan tambahan biaya pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana telah diatur oleh Peratutan Daerah yang ada.” kata Rusmo.

Untuk mendukung himbauan Bupati ini, Bagian Humas sedang mengajukan mengajukan nota dinas agar seluruh SKPD yang melakasnaan tugas pelayanan untuk memasang himbauan Bupati di ruang tunggu pelayanan atau di tempat strategis dikantor masing-maisng dalam bentuk spanduk atau banner.

“Pemasangan banner atau spanduk diharapkan paling lambat awal bulan Februari 2014. Himbauan Bupati  ini berbunyi  terimakasih atas dukungan anda untuk tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu diluar ketentuan yang berlaku kepada pegawai atau petugas pelayanan di seluruh instansi kami” pungkas Rusmo. 

Pada berberbagai kesempatan Bupati Purbalingga sering menandaskan kepada semua jajaran SKPD untuk jangan sekali – kali melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Bupati berharap agar seluruh stekehoolder memilik komitmen yang sama terhadap pembrantasan tindak pidana korupsi. Sukento juga akan melakukan tindakan tegas bagi jajaran SKPD yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur.  (Humas - dy)

Sing PNS, digatekna ya... sing bener gole kerja ngayani rakyat Bralink..