Bupati Sering Dikecewakan Pada Saat Apel Pagi, Apakah Dinhubkominfo Termasuk Di Dalamnya?

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga menegaskan, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi aturan kepegawaian yang ada. Baik Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Permendagri maupun ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pemkab yang diterbitkan oleh Bupati. Penegasan itu disampaikan Bupati menyusul masih belum maksimalnya kewajiban apel pagi oleh PNS di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo), meski dirinya telah membuat Surat Edaran (SE) yang mengatur jam kerja PNS dan kewajiban apel pagi.

“Terus terang saya kecewa sekali. Ternyata ada peraturan bupati, ada permendagri yang sampai saat ini tidak dipahami oleh PNS. Terbukti pagi ini yang apel hanya 8 orang. Ini mengecewakan,” katanya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) apel pagi di Dinhubkominfo Purbalingga, Kamis (7/4).

Saat Bupati Tasdi yang didampingi Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wahyu Kontardi dan Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Widiyono tiba di kantor itu sekira jam 07.00 didapati baru ada 6 pegawai Bidang Kominfo yang datang tepat waktu. Bahkan hingga pukul 07.15 saat apel pagi dimulai hanya diikuti 8 pegawai. Padahal seluruh pegawai berjumlah 53 personel.

“Kalau yang lalu belum ada apel dan datangnya masih terlambat, saya mohon mulai hari ini bisa lebih disiplin. Ketentuan jam kerja jam 07.00 harus sudah dikantor dan melaksanakan apel, ya aturan itu harus dipedomani. Pejabat dan PNS yang tidak sepaham dengan saya, minggir saja,” katanya menegaskan.

Bupati Tasdi sampai kecewa karena sidak yang dilakukan masih mendapati bnayaknya PNS yang tidak rajin, bahkan ada beberapa yang tidak masuk tanpa keterangan.

“Yang paling rajin Dinas Pendidikan karena apel pagi yang hadir tepat waktu mencapai 92 persen. Disinim, Dinhubkominfo malah lebih menyedihkan. Apel pagi kurang dari 50 persen,” katanya.

Menurut Bupati penerapan disiplin pegawai tidak hanya dilakukan dilingkungan SKPD saja, nantinya Bupati juga akan melakukan sidak di tingkat kecamatan dan desa. Hal itu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang professional yang diawali dengan adanya birokrasi yang professional pula.

Tasdi mengakui, dirinya bersama BKD tengah menggodok adanya reward and punishment untuk pegawainya. Untuk yang rajin tentu harus diberikan reward, namun bagi yang tidak disiplin harus ada punishment. Termasuk hak-hak mereka untuk karier bagi yang berkinerja baik.

“Saya sudah mendapat peta dari 19 SKPD yang kami kunjungi. Bahwa perlu ada gerakan revormasi mental di kabupaten Purbalingga untuk membangun PNS yang professional,” katanya.

Usai apel pagi, Didampingi Kepala Dinhubkominfo Yonathan Eko Nugroho, Bupati selanjutnya meninjau seluruh bagian ruang kerja Dinhubkominfo. Termasuk mengecek kesiapan pelayanan uji tera kendaraan bermotor.

(Kabare Bralink/Hms)