Ini Alasan Bupati Tasdi Membubarkan Paguyuban di Pemkab

PURBALINGGA – Menjamurnya berbagai paguyuban di pemkab, sering menjadikan pegawai terblok dalam berbagai kelompok kepentingan. Karena hal itu ditakutkan pegawai tidak konsentrasi dalam bekerja, sehingga Bupati Purbalingga menginstruksikan untuk membubarkan berbagai paguyuban yang berkembang di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemkab) Purbalingga. Hal tersebut dimaksudkan agar jajaran pemkab Purbalingga menjadi satu tim yang tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya ingin di Pemda ini satu team work. Di SKPD ya satu team work, tidak lagi ada kelompok-kelompok lain yang non struktural. Yang namanya perangkat daerah dari sekretaris daerah hingga kelurahan harus satu. Tidak boleh lagi ada paguyuban camat, paguyuban sekcam, paguyuban kasi, paguyuban skpd sendiri, dinas sendiri dan lainnya,” kata Bupati Tasdi saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) apel pagi di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermasdes) Purbalingga, Senin (9/6).

Dirinya bersama Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi bersepakat untuk membubarkan berbagai paguyuban yang ada dilingkungan pemkab Purbalingga. Sehingga nantinya pegawai yang ada dijajaran pemkab tidak terkotak-kotak yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri.

“Saya tidak ingin ada pressure kepentingan dari orang-orang yang tidak penting seperti itu. Mari kita menjadi satu tim yang solid untuk membangun Purbalingga menjadi lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta jajaran Bapermasdes untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pendampingan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa. Bupati juga merasa prihatin karena Alokasi Dana Desa (ADD) sampai saat ini belum bisa cair, padahal asistensi sudah dilaksanakan bagi seluruh desa yang ada di kabupaten Purbalingga.

“Bapermasdes harus melakukan anatomi, membedah apa yang menjadi penyebab belum cairnya ADD. Padahal uangnya sudah ada tetapi belum bisa dicairkan. Jangan sampai gara-gara manajemen dan birokrasi ADD belum bisa cair. Atau barangkali SDM mereka yang belum cukup baik. Kita harus upayakan solusinya,” katanya.

Apel kerja di Bapermasdes, dipimpin Kepala Bapermasdes R Imam Wahyudi, diikuti 21 PNS dari jumlah total 31 PNS yang ada.

“Yang tidak apel ada yang lepas piket, jaga malam, tenaga kebersihan, sopir dan dua orang ijin sakit. Lainnya belum ada keterangan,” jelas Imam Wahyudi.

Usai sidak, Bupati bersama Pj Sekda Susilo Utomo, Kepala Dinas Pendidikan Tri Gunawan, Plt Kepala BKD Wahyu Kontardi, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Widiyono serta Kabag Humas Rusmo Purnomo melakukan pemantauan UN SMP/MTs. Pemantauan dilakukan di dua tempat yaklni SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 2 Karangreja.

(Kabare Bralink/Humas)