PURBALINGGA
– Dalam rangka jelang hari raya Idul Fitri 1437 H, setiap tahunnya
mengalami berbagai polemik yang menjadi sorotan utama. Baik dari
ramainya kendaraan orang mudik, harga kebutuhan pokok masyarakat
(kepokmas), bahkan gangguan keamanan ketertiban masyarakat
(kamtibmas) perlu mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan.
“Melalui
koordinasi lintas sektoral yang prima, setiap datanganya hari raya
lebaran, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan, seperti
tercukupinya kebutuhan armada bagi pemudik, terkendalinya harga,
kelancaran distribusi dan tercukupinya permintaan kepokmas serta
terpenuhinya sarana transportasi, dan penunjang infrastruktur dan
terkendalinya arus lalu lintas, berkuranganya kemacetan, kecelakaan
lalulintas . Selain itu, melalui kordinasi juga agar terkendalinya
kenaikan tarif angkutan lebaran, gangguan kambtibmas terpenuhi posko
simpatik dengan pelayanan yang semakin baik serta terbayarnya THR
bagi karyawan oleh secara tepat waktu, serta terpantaunya peredaran
makan dan minuman,”jelas Wabup Purbalingga saat membuka Rapat
Koordinasi Ekonomi Keuangan dan Industri Daerah (Ekuinda) Tingkat
Kabupaten Purbalingga, di Ruang Ardi Lawet Selasa (21/6) yang diikuti
pimpinan Forkompinda, pimpinan SKPD, Camat dan para pengusaha.
Menurut
Wabup, rakor ini merupakan forum startegis dalam rangka tindak
lanjut pembentukan tim penyelenggara posko terpadu lebaran Tingkat
Kabupaten Purbalingga serta tindak lanjut surat Mendagri tentang
stabilisasi kebutuhan bahan pokok masyarakat (kepokmas) jelang
lebaran.
Selain
itu, rakor tersebut juga dilatarbelakangi adanya gejala umum yang
terjadi setiap menjelang hari raya Idul Fitri, antara lain
peningkatan jumlah arus mudik, peningkatan harga kepokmas,
peningkatan kebutuhan sarana transportasi dan penunjang serta
infrastruktur, kerawanan lalulintas karena naiknya volume yang
melebihi kapasitas jalan dan kamtibmas serta penerapan kenaikan
tarif oleh pengusaha angkutan. Selain itu juga pelaksanaan pembayaran
THR oleh perusahaan, kebutuhan posko simpatik, dan merebaknya
peredaran makanan minuman yang tidakl layak konsumsi.
Berkaitan
dengan dengan kepokmas, hal ini merupakan permasalahn klasik setiap
jelang lebaran, yang pada momen tersebut harganya relatif tinggi,
sehingga naiknya berbagi harga untuk diantisipasi ketersediaannya,
karena harga tinggi disebakan oleh beberapa hal, seperti adanya
gangguan distribusi dan upaya oknum yang menacri keuntungan.
“Permasalahan
klasik melonjaknya hraga kepokmas menjelang datangnya lebaran
mungkin mungkin diesbabkan berbagai hal, salah, karena macet jelang
lebaran. Selain itu, perlu juga diantisipasi dengan adanya upaya
penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk
kepentingan pribadi,” terangnya.
Untuk
itu, sambung Wabup, pemerintah kabupaten (Pemkab ) Purbalingga
bekerja sama dengan instansi terkait, seperti melakukan
pantauan/monitoring rutin ke gudang distributor, pedagang,
pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun swalayan sekaligus untuk
memantau peredaran kepokmas dan makanan minuman, apakah sudahs
esuai dengan kriteria yang ada. Menurutnya, berdasarkan informasi,
70 persen dari peradaran makanan tidak memenui kriteria.
“Jadi
peredaran makanan dan minuman baru sekitar 30 persen yang memenuhi
kriteria dan 70 persennya tidak memenuhi kriteria. Sehingga harus
ada upaya pemantuan rutin, untuk mengcek langsung ketersediaan
makanan, mulai dari tanggal kadaluwarsa, ijin sekaligus untuk
memantau makanan mengandung bahan-bahan berbahaya,”terangnya.
Selain
itu, untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat pemkab juga
akan melaksanakan pasar murah di wilayah yang sulit dijangkau,
sehingga pihaknya berharap agar ketersediaan kepokmas dapat tersedia
dan mudah dicari oleh masyarakat serta terjangkau harganya.
Untuk
bidang tarnsportasi, Wabup meminta, agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
agar lampu jalan dipenuhi serta percepatan pengerjaan infrastruktur
jalan jelang lebaran harus sudah selesai. Selain itu, kerawana arus
lalu lintas,juga perlu diwaspadai, seperti adanya pasar tumpah serta
gangguan pengguna jalan yang tidak disiplin, juga antisipasi tarif
angkutan yang biasanya jelang lebaran naik, adanya gangguan kamtibmas
seperti pencuri saat melakukan ibadah sholat tarawih maupun sholat
idul fitri serta pembayaran THR jangan sampai ada keterlambatan
pembayaran sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
(Kabare
Bralink/Humas)

0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !