Benarkah APBD Purbalingga 2017 Sudah Pro Rakyat?

PURBALINGGA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sudah dalam katagori pro rakat. Hal tersebu tercermin dari proyeksi anggaran yakni diberikan untuk kepentingan publik (belanja langsung) sebesar 42,86 persen Belanja APBD yakni sebesar Rp 880,12 miliar.

42,86 persen APBD antara lain digunakan untuk bidang pendidikan sebanyak Rp 665 miliar atau setara dengan 32 % dari belanja langsung. Kemudian kesehatan senilai Rp 360 miliar atau 16 % dan pekerjaan umum 15 % atau sama dengan Rp 301 Miliar.

Bupati Purbalingga, Tasdi menyampaikan struktur APBD tahun ini sudah memenuhi kebijakan nasional yakni untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Jika ditanya apakah kita kerja pro rakyat atau tidak, lihat saja komposisi APBDnya, kata Tasdi saat penyerahan DPA secara simbolis, Kamis (19/1) di Ruang Rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga.

APBD kabupaten Purbalingga Tahun 2017, menurut Tasdi telah disusun dan dirancang dengan tahapan-tahapan sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2016 tentang APBD 2017. APBD 2017 yang sempat terlambat penyusunannya dikarenakan terpacu pada pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru yang berimplikasi ke beberapa sektor pemerintahan.

Oleh karena itu, Tasdi berpesan agar para pimpinan OPD dan aparatur pemerintahan harus cerdas dalam memahami perubahan regulasi dan dinamika yang berjalan dengan cepat. Aparatur pemerintahan dituntut harus paham dan bertanggung jawab terhadap tugas dan tupoksi yang sudah diamanatkan. Kita sebagai aparatur pemerintahan harus responsif terhadap perubahan yang ada karena hal ini termasuk dalam aspek teknis, ungkap Tasdi.

Bupati Tasdi mengatakan DPA yang telah diserahkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk dapat digunakan secara profesional. Masing-masing OPD harus bergerak cepat, sistematis dan staktis, bagaimana menyusun langkah-langkah strategis dalam mengelola anggaran dengan baik dan hindari penganggaran yang mengakibatkan kerugian negara, tambahnya. DPA sudah diserahkan kepada masing-masing OPD, selanjutnya masing-masing OPD yang menggerakan secara cepat, sistemis, dan taktis.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Subeno menyampaikan APBD Tahun 2017 yang penetapannya pada Selasa (27/12/2016) telah dijabarkan ke dalam 96 program dan 1673 kegiatan yang telah didistribusikan ke 167 OPD di Purbalingga. Kami telah menyiapkan DPA secara lengkap yang siap diberikan kepada seluruh pimpinan OPD di Purbalingga, kata Subeno.

Data dari Bakeuda untuk belanja sebesar Rp 2.053 triliun, dengan belanja tidak langsung sebesar 57,14 persen atau Rp 1,173 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 880,12 miliar. Sedangkan untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 247, 176 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 1,275 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 373,6 miliar. Silpa tahun 2016 sebesar Rp 100,182 miliar, peneriman dana cadangan sebesar Rp 15 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 63 miliar.

(Kabare Bralink/Dinkominfo)