Tekan Angka Pungli, Bupati Bentuk Tim Saber Pungli

PURBALINGGA - Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan pungutan liar, pemerintah kabupaten (Pemkab) Purbalingga membentuk unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar (USTPPL). Unit satuan tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 712/43 tahun 2017. USTPPL tersebut mempunyai fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Bupati Purbalingga, Tasdi mengatakan USTPPL mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efesian. Yakni dengan mengoptimalkan pemanfaat personil, sarana dan prasarana serta satuan kerja yang berada di Kabupaten Purbalingga. Kedepan USTPPL lebih mengutamakan upaya pencegahan dari pada penindakan.

“Yakni memberikan edukasi kepada aparatur pemerintah untuk memahami apa itu pungli, bentuknya dan resikonya,” kata Tasdi saat pembentukan USTPPL di Pendopo Dipokusumo, Jumat (27/1).

Upaya prefentif ini melalui sosialisasi kepada msyarakat untuk membiasakan tertib dan sabar dalam menerima pelayanan publik dan menolak pungli dalam bentuk apapun. Kemudian mendidik aparatur pemerintah untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dalam melakukan pelayanannya. Bupati berharap kepemertintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dapat terwujud kedepannya.

“Pungli tidak dipandang dari besar-kecilnya pungutan, namun komitmen bersama untuk stop pungli disegala bentuk pelayanan publik, karena sekecil apapun pungli akan berhadapan dengan USTPPL,” tegas Tasdi.

Seteleh terbentuk USTPPL diharapkan untuk segera cepat tanggap memberikan respon dengan standar prosedur pengaduan yang berlaku terhadap aduan masyarakat terkait pungli. Namun demikian aduan tersebut juga harus di koordinasikan dengan aparatur pengawas internal pemerintan (APIP) agar pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

“Dengan dikukuhkannya USTPPL diharapkan dapat segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggungn jawab yang diberikan,” pungkas Tasdi.

(Kabare Bralink/Dinkominfo)