Menyedihkan..! Akibat Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Gas, Inflasi di Purbalingga Ikut Naik

PURBALINGGA - Kenaikan Tarif daftar Listrik (TDL) untuk golongan 900 Volt Ampere (VA) sedikitnya berpengaruh pada kenaikan inflasi di Kabupaten Purbalingga. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga, inflasi Kabupaten Purbalingga di tahun 2017 mencapai 3, 72 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 2,39 persen atau naik sebesar 1, 32 persen.

Staf Distribusi BPS Purbalingga, Hermanto mengatakan kenaikan inflasi Purbalingga di tahun 2017 salah satunya dipengaruhi penyesuaian tarif listrik bagi golongan 900 Volt Ampere nonsubsidi, dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, kelompok bahan makanan juga ikut mempengaruhi inflasi tahun 2017 Kabupaten Purbalingga.

“Tahun 2017 kemarin, inflasi terbesar terjadi pada bulan januari yakni sebesar 1,17 persen, sedangkan tahun 2016, inflasi terbesar terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 0,96 persen,” katanya Jumat kemarin (2/2).

Data dari BPS Purbalingga, inflasi tertinggi tahun 2017, juga terjadi pada bulan desember 2017 kemarin, yakni inflasi sebesar 0,70 persen, Mei inflasi 0,61 persen, Juni inflasi 0,52 persen, Februari inflasi 0,48 persen, November inflasi 0,36 persen, Juli inflasi 0,10 persen, September inflasi 0,05 persen, Oktober inflasi 0,03 persen, April inflasi 0,02 persen, Maret deflasi 0,04 persen dan Agustus deflasi 0,32.

Sementara itu Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Johan Arifin mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti gas juga berpengaruh terhadpa inflasi. Panjangnya jalur distribusi berpengaruh pada kenaikan gas LPG 3 kg, seperti kenaikan gas 3 kg di beberapa kecamatan di Purbalinggga. Fakta dilapangan muncul distributor tidak resmi yang biasa disebut 'motoris', yang mengecerkan kembali LPG 3 kg dari pangkalan.

“HET (Harga Eceran Tertingi) sudah ditetapkan di tingkat agen sebesar Rp 14.250, di pangkalan Rp 15.500. Dengan adanya motoris tersebut harga menjadi diatas HET pangkalan. Harga dari motoris inilah yang menjadi harga ke masyarakat diatas HET,” katanya saat dihubungi lewat Whatsapp, Senin (5/2).

Untuk mengatasi hal tersebut, Johan mengatakan Dinperindag telah mengeluarkan larangan agar agen tidak melayani pembelian oleh pengecar atau motoris. Kemudian kita juga menghimbau agar penjualan oleh pangkalan ke pengkalan tidak dilakukan. Serta membatasi penjualan ke pengecer dan memprioritaskan pembelian oleh konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

“Kita juga menghimbau agar rumah tangga yang tidak miskin termasuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan yang bukan usaha mikro untuk tidak menggunakan tabung gas 3 kg tapi menggunakan tabung gas yang 12 atau 5,5 kg. Jika ada penjualan yang tidak sesuai HET masyarakat bisa melaporkan ke Dinperindag, Bagian Perekonomian Setda Purbalingga atau ke Hiswana LPG,” katanya.

(Kabare Bralink/Hms)