DPRD Pangandaran Lakukan Studi Banding Pariwisata Ke Purbalingga

PURBALINGGA – Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengadakan studi banding ke Purbalingga. Mereka belajar tentang pembangunan pariwisata. Rombongan yang dipimpin ketua Komisi II Endang ER (PKS) diterima Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Purbalingga Drs. Subeno, SE, M.Si di aula kantor setempat, Kamis (10/2).

Baca juga : Purbalingga Gagas Museum Anti Narkoba

Endang mengatakan, Kabupaten Pangandaran yang merupakan kabupaten pemekaran baru memiliki destinasi wisata sebagian besar berupa pantai. Pangandaran memiliki 97 kilometer wilayah pantai.

“Sektor pariwisata Pangandaran menyumbang 40 persen PDRB Pangandaran. Namun demikian, kami harus terus belajar khususnya untuk pengembangan pariwisata termasuk pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata,” kata Endang.

Endang mengungkapkan, kendala pengembangan wisata di Pangandaran terkait kerjasama dengan Perhutani. Banyak daya tarik wisata yang lokasinya di areal Perhutani.

“Kami ingin mengembangkan daya tarik wisata, namun terkendala status tanah dan pengelolaan lahan milik Perhutani. Ini yang tengah kami cari solusinya,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinbudparpora Subeno mengungkapkan, Kabupaten Purbalingga memiliki potensi sumberdaya air dan potensi wilayah mulai dari daratan hingga pegunungan. Purbalingga tidak memiliki pantai seperti di Pangandaran.

Baca juga : Souvenir Dan Makanan Khas Diperlukan Pada Destinasi Wisata Purbalinggga

“Secara geografis boleh dibilang, Purbalingga lokasinya kurang menguntungkan karena jauh dari jalur pantura dan jalur selatan jateng. Namun, kami terus berupaya menggejot sektor pariwisata dengan menambah wahana baru setiap tahunnya. Kami mentargetkan, Purbalingga akan menjadi kota tujuan wisata utama di Jateng,” kata Subeno.

Subeno menjelaskan, strategi Pemkab Purbalingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi adalah mengembangkan sektor pariwisata, di samping sektor lain, pertanian dalam arti luas, industri dan kerajinan, manufaktur dan makanan, serta perdagangan jasa. Dalam mendukung iklim investasi termasuk investasi pariwisata, peran Pemkab yakni memberikan kemudahan regulasi, pembinaan, fasilitasi dan intermediasi. Investasi ini tentunya didukung sumberdaya alam yang ada dan dukungan sumberdaya manusia.

“Setelah peran pemerintah dijalankan, tentunya harus didukung oleh masyarakat melalui upaya sapta pesona industri. Tak terkecuali investasi dari sektor wisata, ketika dukungan masyarakat kuat, maka iklim investasi akan berjalan baik,” kata Subeno.

Subeno menjelaskan, latar belakang Pemkab Purbalingga menggejot sektor pariwisata karena pariwisata telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah.

“Prospek pariwisata strategis, pengembangannya harus digarap secara serius, terarah, dan profesional. Pariwisata juga dapat dijadikan prime mover atau penggerak berkembangnya sektor lain yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Subeno menambahkan, Purbalingga kini terus menggenjot pemberdayaan masyarakat melalui desa-desa wisata. Setiap desa wisata memiliki keunikan lokal tersendiri dan tidak saling bersaing. Pemkab juga mendorong mereka dengan melakukan peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai macam pelatihan, marketing dan dukungan dana melalui bantuan keuangan khusus ke desa wisata.

Pemkab tidak mengambil pendapatan satu rupiahpun dari pengembangan desa-desa wisata, semua kembali untuk masyarakat. Perekonomian masyarakat juga akan berputar ketika banyak wisatawan yang datang. Disisi lain, tentunya membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

(Kabare Bralink/Wisata)